Perspektif Feminisme dalam Membedah Akar Ketidakadilan Sosial

Disusun Oleh:

IMMawati Ghaisani Putri Nur Isbani

Feminisme sering kali disalahartikan oleh masyarakat luas sebagai sebuah gerakan yang hanya berfokus pada kebencian terhadap laki-laki. Padahal, jika ditelaah lebih mendalam, feminisme sebenarnya merupakan sebuah cara pandang yang mendasar untuk membedah akar permasalahan mengapa ketidakadilan gender masih mendarah daging dalam masyarakat hingga saat ini. Bukan hanya sekadar wacana, feminisme hadir dengan sebuah perjuangan nyata yang bergerak untuk mengubah sistem patriarki. Patriarki sendiri merupakan suatu sistem tatanan hierarki yang selama ini mendominasi struktur sosial kita, di mana kekuasaan cenderung berpusat pada laki-laki dan nilai maskulin ditempatkan pada posisi yang superior dibandingkan dengan nilai-nilai feminin.

Bila kita lihat dari sejarahnya, gerakan feminisme ini mulai berkembang sekitar tahun 1960-an pada saat kaum perempuan mulai sadar secara bersama-sama bahwa mereka berada di dalam posisi yang tertindas oleh nilai-nilai lama. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pergerakan ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak, melainkan menciptakan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan sendiri memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkembang, misalnya dalam hal pendidikan atau kesempatan memimpin. Sementara keadilan adalah bagaimana cara memperlakukan setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing, supaya tidak ada lagi beban ganda ataupun kekerasan yang menimpa seseorang hanya karena gender mereka.

Sistem patriarki yang sedang dibicarakan ini ibarat seperti fondasi bangunan yang sudah sangat tua dan mengakar kuat. Karena kekuasaan hanya muncul dari satu sisi, muncullah pembakuan peran yang kaku di mana laki-laki selalu dianggap sebagai pemimpin, sedangkan perempuan sering kali diposisikan sebagai pendukung atau hanya terbatas pada urusan domestik saja. Hierarki inilah yang sebenarnya merusak tatanan sosial kita, karena tidak memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri. Di sinilah feminisme memberikan berbagai sudut pandang untuk membongkar belenggu-belenggu tersebut. Misalnya, melalui sudut pandang eksistensialisme, kita diajak untuk memiliki pandangan bahwa perempuan tidak terlahir lemah, namun sering kali “dibuat lemah” oleh aturan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menerapkan pola asuh yang setara, supaya kita tidak lagi dikotak-kotakkan oleh label gender yang sempit.

Perjuangan ini pun tidak berhenti pada perubahan pola pikir saja, tetapi juga merambah ke ranah yang lebih nyata seperti hukum dan ekonomi. Feminisme liberal percaya bahwa transformasi sosial bisa terjadi jika hukum dan undang-undang diubah menjadi lebih adil, sehingga setiap orang punya kebebasan penuh atas hidupnya sendiri. Sementara itu, dalam pandangan sosialis atau Marxis, patriarki ternyata berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang menjebak perempuan sebagai pekerja rumah tangga tak dibayar. Untuk melawan ini, muncul ide tentang keluarga kolektif, di mana urusan domestik atau urusan rumah tangga dikelola bersama agar beban hidup tidak hanya bertumpu pada satu orang. Dengan begitu, kemandirian ekonomi bisa tercapai dan ketergantungan yang timpang bisa dihapuskan.

Namun, dampak terburuk dan sangat nyata yang dihasilkan oleh sistem patriarki adalah kasus pelecehan seksual. Dalam sistem yang menganggap salah satu pihak lebih dominan, sering kali timbul kecenderungan untuk melihat orang lain hanya sebagai objek yang dapat dikontrol. Pelecehan seksual ini tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan bisa terjadi pada siapa pun, baik perempuan maupun laki-laki. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang bersifat verbal, seperti catcalling, komentar yang tidak sopan, bercanda yang kelewatan dan merendahkan, hingga yang bersifat nonverbal seperti sentuhan fisik yang tidak diinginkan, menunjukkan konten pornografi, hingga kekerasan fisik yang dapat menyebabkan trauma berat.

Ironisnya, sistem patriarki ini sering kali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi siapa saja karena adanya standar ganda. Di satu sisi, perempuan sering kali disalahkan saat menjadi korban, sementara pihak laki-laki seolah hanya diam tanpa adanya tuntutan untuk membenahi diri atau tanggung jawab yang sama beratnya. Kesenjangan ini menciptakan standar ganda yang tidak adil, seakan-akan keselamatan hanya dikhususkan dan menjadi tanggung jawab korban, sementara tindakan pelaku dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan bisa dimaklumi.

Pada akhirnya, gerakan feminisme digunakan untuk membongkar sistem patriarki bukan berarti kita berperang antar gender, melainkan sedang mengusahakan untuk memanusiakan satu sama lain. Dengan menghilangkan jejak-jejak patriarki ini, sebenarnya kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih aman di mana martabat setiap orang bisa dihargai sepenuhnya dan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan atau pelecehan untuk berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan bukan hanya harapan untuk kaum perempuan, melainkan kebutuhan dasar bagi setiap individu untuk hidup bebas dan bermartabat.

 Editor: Tessa Amelia F.W.

 

Analisis Gerakan Advokasi Berbasis Gender: Dinamika, Strategi, dan Tantangan Kontemporer

 

Disusun Oleh:

IMMawati Sri Sulistiani T. Ladjidji

Sepanjang sejarah peradaban manusia, perempuan dan kelompok gender minoritas telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kesetaraan dalam ruang-ruang publik maupun privat. Perjuangan ini tidak pernah berjalan dalam garis lurus; ia berliku, penuh rintangan, dan seringkali berbayar mahal mulai dari pemenjaraan aktivis sufragis di awal abad ke-20, hingga ancaman digital yang dihadapi aktivis siber masa kini.

Gerakan advokasi berbasis gender merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang paling dinamis dan berkelanjutan dalam sejarah modern. Advokasi ini tidak sekadar berisi tuntutan hak-hak formal, melainkan menyentuh akar-akar budaya patriarki, sistem ekonomi yang tidak adil, serta relasi kuasa yang menguntungkan kelompok dominan. Dalam konteks kontemporer, gerakan ini semakin diperkuat oleh media sosial, jaringan global, dan munculnya kerangka teoritik baru seperti interseksionalitas yang digagas oleh Kimberle Crenshaw.

Artikel ini bertujuan memetakan perkembangan historis gerakan advokasi berbasis gender, menganalisis strategi dan pendekatan yang digunakan, mengidentifikasi hambatan struktural yang masih menghalangi kemajuan, serta merumuskan implikasi bagi pengembangan gerakan ke depan.

Feminisme dan Interseksionalitas dalam Advokasi Gender

Feminisme bukan sekadar ideologi, melainkan sebuah praxis gabungan antara teori kritis dan tindakan nyata. Teori feminis telah berkembang melalui beberapa gelombang: gelombang pertama berfokus pada hak pilih dan hak hukum formal; gelombang kedua pada pembebasan tubuh, seksualitas, dan kesetaraan kerja; gelombang ketiga pada dekonstruksi identitas dan keberagaman pengalaman perempuan; serta gelombang keempat yang sangat dipengaruhi oleh media digital dan isu-isu interseksional.

Konsep interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1989) menjadi salah satu kontribusi paling revolusioner dalam studi gender. Interseksionalitas mengajak kita memahami bahwa penindasan tidak bersifat tunggal seorang perempuan yang sekaligus berasal dari kelompok minoritas ras dan kelas bawah tidak hanya menghadapi seksisme, tetapi juga rasisme dan diskriminasi kelas secara bersamaan, membentuk pengalaman yang unik dan berbeda.

Para sarjana gerakan sosial seperti Charles Tilly dan Sidney Tarrow menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sangat bergantung pada tiga elemen kunci: kesempatan politik (political opportunity structure), kapasitas mobilisasi sumber daya, dan pembingkaian isu (framing). Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis dalam gerakan advokasi gender.

Gerakan Advokasi Gender di Era Kontemporer

Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo yang meledak pada Oktober 2017, berawal dari tagar di media sosial yang diciptakan oleh aktivis Tarana Burke, menjadi salah satu fenomena advokasi gender terbesar dalam sejarah modern. Dalam hitungan hari, jutaan perempuan dari seluruh penjuru dunia berbagi kesaksian tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami sebuah solidaritas digital yang melampaui batas geografis, etnis, dan kelas sosial.

Kekuatan #MeToo terletak pada kemampuannya mengubah narasi: dari menempatkan korban sebagai pihak yang harus membuktikan pengalamannya, menjadi menekankan tanggung jawab pelaku dan sistem yang melindunginya. Gerakan ini berhasil mengguncang industri hiburan, media, akademik, dan bahkan dunia politik, dengan banyak tokoh berpengaruh kehilangan posisi akibat tereksposnya perilaku mereka.

Women's March

Women's March pada 21 Januari 2017 tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dengan perkiraan jutaan peserta di seluruh AS dan banyak negara lainnya. Lebih dari sekadar protes, Women's March menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar.

Gerakan ini secara eksplisit mencoba mengadopsi prinsip interseksionalitas dengan kepemimpinan yang beragam secara ras dan identitas, serta platform yang merangkul isu dari hak reproduksi hingga keadilan lingkungan.

Gerakan Feminis di Asia Tenggara

Asia Tenggara menyimpan lanskap advokasi gender yang kaya dan beragam. Di Indonesia, organisasi seperti Komnas Perempuan dan berbagai LSM perempuan berjuang dalam konteks yang unik di mana nilai-nilai agama, adat, dan modernitas berinteraksi secara kompleks. Gerakan-gerakan ini menghadapi stigmatisasi sebagai “impor Barat”, namun menunjukkan kreativitas luar biasa dalam memanfaatkan nilai-nilai lokal sebagai sumber kekuatan advokasi.

Strategi Advokasi dalam Mendorong Perubahan

Salah satu strategi paling fundamental dalam advokasi gender adalah mendorong perubahan kebijakan dan legislasi. Pendekatan ini membutuhkan kombinasi antara tekanan dari bawah (grassroots pressure) dan lobi dari atas (elite advocacy). Koalisi antara aktivis lapangan, akademisi, pengacara, dan politisi simpatisan sering menjadi kunci keberhasilan.

Di Indonesia, contoh sukses termasuk disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004, meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

Revolusi digital telah mengubah wajah advokasi gender secara fundamental. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan identitas kolektif, mobilisasi massa, dan pendokumentasian pelanggaran hak. Tagar (hashtag) telah menjadi senjata baru dalam arsenal gerakan, mampu membawa isu lokal ke perhatian global dalam hitungan jam. Namun aktivisme digital juga membawa risiko baru: serangan siber terhadap aktivis, doxing, penyebaran disinformasi, dan kelelahan digital.

Advokasi gender yang berkelanjutan juga membutuhkan fondasi pendidikan yang kuat, mencakup pendidikan formal tentang kesetaraan gender di sekolah dan kampus, pelatihan bagi para pengambil keputusan, serta program pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas.

Tantangan Gerakan Gender Masa Kini

Setiap kemajuan signifikan dalam advokasi gender hampir selalu diikuti oleh gelombang perlawanan yang terorganisir. Fenomena backlash ini merujuk pada serangan terkoordinasi terhadap pencapaian feminis yang dianggap mengancam tatanan sosial yang ada. Backlash kontemporer mengambil berbagai bentuk: gerakan anti-feminis online, kebijakan konservatif yang membatasi hak reproduksi, kampanye delegitimasi terhadap aktivis, hingga kekerasan fisik terhadap pembela hak perempuan.

Selain tekanan eksternal, gerakan advokasi gender juga menghadapi tantangan dari dalam. Perdebatan tentang prioritas perjuangan, ketegangan antara berbagai arus feminisme, serta konflik mengenai inklusivitas dapat menguras energi dan melemahkan solidaritas. Keberagaman perspektif sebenarnya adalah kekuatan, tetapi membutuhkan kemampuan bernegosiasi dan menemukan titik temu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan representasi. Meskipun advokasi gender mengklaim berbicara atas nama semua perempuan, dalam praktiknya suara-suara tertentu sering lebih dominan. Perempuan yang terpinggirkan secara ekonomi, geografis, maupun identitas masih sering diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan pemimpin gerakan.

Dampak dan Perubahan yang Dihasilkan

Terlepas dari berbagai tantangan, gerakan advokasi gender telah menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur, antara lain:

• Peningkatan representasi perempuan dalam politik global, dari rata-rata 11% kursi parlemen pada 1995 menjadi sekitar 26% pada 2024 (data IPU).
• Adopsi kebijakan anti-diskriminasi dan kesetaraan gender di lebih dari 140 negara.
• Perubahan budaya dalam penerimaan sosial terhadap kekerasan berbasis gender yang kini semakin dikecam secara publik.
• Munculnya generasi pemimpin perempuan baru di berbagai sektor: politik, bisnis, sains, seni, dan aktivisme.
• Ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) oleh 189 negara.

Namun capaian-capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kesenjangan upah gender masih persisten, kekerasan berbasis gender masih menjadi pandemi global, dan hak-hak reproduksi di berbagai negara justru semakin terancam. Kemajuan yang ada seringkali rapuh dan dapat dengan mudah dibalik oleh perubahan politik.

Menuju Masa Depan yang Lebih Setara

    Gerakan advokasi berbasis gender adalah salah satu kekuatan transformatif terbesar dalam sejarah modern. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas advokasi gender tidak hanya bergantung pada kekuatan moral dari tuntutan yang diajukan, tetapi juga pada kapasitas strategis gerakan: kemampuan membangun koalisi, memanfaatkan sumber daya, membingkai isu secara persuasif, dan beradaptasi dengan konteks yang terus berubah.

Ke depan, gerakan advokasi gender perlu secara aktif memperluas koalisinya, mengembangkan literasi digital yang kritis, berinvestasi dalam kepemimpinan lokal yang beragam, serta menjaga keseimbangan strategis antara reformasi dalam sistem yang ada dan visi transformasi yang lebih mendalam terhadap tatanan sosial yang mendasari ketidaksetaraan gender.

Pada akhirnya, advokasi gender bukan sekadar tentang memperjuangkan hak-hak perempuan ia adalah tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua orang, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan potensi penuhnya, bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

 Editor: Tessa Amelia F.W.

Manifesto Peradaban: Membaca Ulang Radikalisme Pendidikan Siti Walidah di Tengah Arus Globalisa

 

Disusun Oleh:

IMMawati Ghaisani Putri Nur Isbani

IMMawati Sri Sulistiani T. Ladjidji

IMMawati Desy Alnika

Dalam lembaran sejarah pergerakan nasional Indonesia, sosok Siti Walidah atau lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan seringkali terjebak dalam narasi yang lebih fokus pada dirinya sebagai “istri pendamping”. Namun, dengan menganalisis secara kritis dari berbagai literatur tentang gerakan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Siti Walidah adalah seorang revolusioner sejati. Ia adalah seorang arsitek sosial yang tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk bersekolah, tetapi juga memperbarui pemahaman tentang pendidikan dalam konteks pembebasan manusia.

Melawan Belenggu Struktural: Dari Pingitan ke Pencerahan

Pada awal abad ke-20, perempuan Jawa hidup dalam ruang yang sangat sempit. Tradisi pingitan bukan sekadar pemisahan fisik, melainkan bentuk pemisahan akal secara sistematis. Di sinilah Siti Walidah hadir dengan argumen yang mengguncang tatanan saat itu: bahwa keterbelakangan perempuan bukanlah takdir teologis, melainkan kegagalan struktural akibat ketiadaan akses pendidikan.

Beliau memajukan konsep Ekuilibrium atau keseimbangan pendidikan. Dalam pandangannya, menuntut ilmu bukanlah hak istimewa laki-laki, melainkan kewajiban asasi setiap insan. Argumennya jelas: sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berjalan tegak jika salah satu kakinya—yakni kaum perempuan—dibiarkan lumpuh dalam kebodohan. Dengan menjadikan perempuan cerdas, beliau sebenarnya sedang membangun fondasi bagi "sekolah pertama" (madrasatul ula) dalam setiap unit keluarga.

"Catur Pusat": Visi Pendidikan 360 Derajat

Salah satu sumbangan intelektual terbesar Siti Walidah yang seringkali terabaikan dalam diskursus modern adalah konsep Catur Pusat. Jauh sebelum para ahli pendidikan modern bicara tentang "ekosistem pendidikan", Siti Walidah sudah menerapkannya.

Pendidikan, bagi Walidah, harus bergerak secara sinergis dalam empat poros: Keluarga, Sekolah, Masyarakat, dan Masjid. Ia menyadari bahwa memintarkan perempuan di bangku sekolah akan sia-sia jika lingkungan keluarga masih mengecilkan peran mereka, jika masyarakat masih menstigma mereka, dan jika tempat ibadah tidak memberikan ruang bagi pertumbuhan spiritual mereka. Inilah sebuah visi holistik yang memandang manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk Tuhan secara utuh.

Sopo Tresno dan Maghribi School: Pendidikan yang Berpihak

Kehebatan Siti Walidah bukan hanya pada teorinya, melainkan pada keberpihakannya pada kelas bawah. Melalui kelompok Sopo Tresno, ia mendekati kaum perempuan dari lapisan buruh batik di Kauman. Strateginya sangat jenius dan pragmatis: ia mendirikan Maghribi School (sekolah malam).

Pilihan waktu malam ini menunjukkan empati yang mendalam terhadap realitas ekonomi. Beliau tidak ingin pendidikan menjadi beban yang membuat perempuan kehilangan mata pencahariannya. Melalui Teologi Al-Ashr, beliau mengajarkan bahwa efisiensi waktu adalah ibadah. Pendidikan tidak boleh eksklusif bagi mereka yang punya waktu luang; pendidikan harus bisa diakses oleh mereka yang tangannya masih kasar karena kerja keras.

Kemandirian Ekonomi sebagai Alat Tawar

Perspektif Siti Walidah tentang pemberdayaan sangatlah konkret. Beliau menekankan pentingnya penguasaan keterampilan (skill-based learning) dan manajemen ekonomi bagi perempuan. Baginya, perempuan yang berdaya secara ekonomi akan memiliki harga diri dan daya tawar (bargaining power) yang lebih kuat.

Melalui organisasi 'Aisyiyah, beliau mendidik perempuan untuk tidak hanya pintar mengaji, tetapi juga pintar berorganisasi, berpidato, dan mengelola dana sosial. Ini adalah langkah dekonstruksi peran gender yang luar biasa pada zamannya, di mana suara perempuan mulai didengar di mimbar-mimbar publik.

 

Relevansi di Era Disrupsi Global

Di era globalisasi saat ini, tantangan perempuan berubah namun esensinya tetap sama: ancaman terhadap eksistensi dan karakter. Pemikiran Siti Walidah memberikan kompas bagi perempuan modern untuk tetap adaptif terhadap kemajuan zaman namun tidak tercerabut dari akar moralitas.

Ekuilibrium yang beliau tawarkan adalah solusi bagi perempuan masa kini yang sering kali terombang-ambing antara tuntutan karir dan tanggung jawab domestik. Siti Walidah mengajarkan bahwa kedua peran tersebut tidak harus saling meniadakan, selama pendidikan yang diterima adalah pendidikan yang memanusiakan, bukan sekadar mengejar gelar. 

Siti Walidah telah membuktikan bahwa revolusi sejati dimulai dari akal. Warisannya berupa ribuan institusi pendidikan 'Aisyiyah hanyalah simbol fisik dari sebuah cita-cita yang lebih besar: Kemerdekaan Perempuan secara Intelektual dan Spiritual. Meneladani beliau berarti berani melawan setiap upaya yang ingin mengembalikan perempuan ke dalam "pingitan modern" berupa pembatasan akses ilmu dan kesempatan. Perjalanan ini belum usai, karena selama masih ada perempuan yang terpinggirkan dari cahaya ilmu, selama itu pula api perjuangan Siti Walidah harus terus dikobarkan.

 Editor: Tessa Amelia F.W.

Daftar Pustaka

Ardiyani, D. (n.d.). Konsep Pendidikan Perempuan Siti Walidah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fatimah, Ali, S. N., & Sari, A. P. (2025). Peran Siti Walidah dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan di Lingkungan Muhammadiyah. Sulawesi Tenggara Educational Journal, 5(1), 350-357.

Mardiah, N. I., Sadat, L. A., Ihlas, Kusumawati, Y., & Ramadhan, S. (2022). Analisis Pergerakan Pendidikan Perempuan serta Kiprah Siti Walidah di Aisyiyah. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 6(1), 123-138.

Nasution, H., Nahar, S., & Sinaga, A. I. (n.d.). Studi Analisis Pemikiran Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) dalam Pendidikan Perempuan. Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Savira, Z. M., Nurdin, M. N. I., & Sutrisno. (2023). Urgensi Pendidikan Kaum Perempuan pada Era Globalisasi: Telaah Pemikiran Siti Walidah. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, 3(3), 466-482.

PERI: Sebuah Pintu Kesetaraan Gender melalui Perpustakaan Inklusif

 

Disusun Oleh:

Made Ambari Pramudia

Universitas Udayana

“Perempuan adalah pembawa peradaban” – R.A. Kartini. Kutipan tersebut dikutip dalam buku Celoteh R.A. Kartini: 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Emansipasi oleh Ahmad Nurcholis, di mana R.A. Kartini dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang menjadi pelopor gerakan emansipasi wanita. Pada kutipan tersebut, R.A. Kartini berpesan bahwasanya perempuan merupakan tonggak awal dalam melahirkan sebuah kehidupan di dalam dunia, maka dari itu perempuan tidak hanya berperan sebagai inisiator utama dalam membawa kehidupan, melainkan juga sebagai pionir perubahan yang mampu mengarahkan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagai inisiator utama bagi generasi berikutnya, pendidikan tentu menjadi hal yang utama bagi perempuan. Pendidikan tidak hanya berupa pengetahuan akademis, tetapi juga berupa keterampilan yang mampu membentuk karakter mendasar bagi perkembangan ekonomi (Kardina & Magriasti, 2023). Pendidikan tinggi dapat menjadi fondasi bagi perempuan dalam menjalankan peran sebagai inisiator utama dalam melahirkan generasi yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, kenyataannya perempuan dihadapkan pada sebuah realitas pahit antara peran perempuan sebagai tonggak awal peradaban dengan kenyataan yang berbanding terbalik. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah bagi penduduk laki-laki adalah 9,33 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas). Sedangkan perempuan hanya mencapai 8,92 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan kelas 3 SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan erat kaitannya dengan faktor budaya pada masyarakat Indonesia. Budiman menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan melalui dua teori besar; teori nature dan teori nurture. Berdasarkan teori nature (alamiah), perempuan dianggap memiliki sifat yang lemah lembut sehingga perempuan memiliki peran dalam sektor domestik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang kuat karena memiliki kewajiban dalam menjaga dan melindungi keluarga sehingga memiliki peran dalam sektor publik. Teori nurture (budaya) merupakan pandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi masyarakat (Fitriani & Neviyarni, 2022). Melalui pandangan tersebut menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan laki-laki dalam memperoleh pendidikan tinggi dibandingkan perempuan, dengan dalih bahwa kelak laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang memikul tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan hanya melakukan kegiatan domestik saja.

Lalu, apa yang terjadi dengan kesenjangan gender dalam pendidikan tersebut? Kesenjangan dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang negatif bagi perempuan, salah satunya kemampuan dalam membaca dan menulis yang rendah dibandingkan laki-laki. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat melalui indikator Angka Melek Huruf (AMH). Indikator AMH bertujuan untuk mengetahui berapa banyak penduduk di suatu wilayah memiliki kemampuan dasar dalam memperoleh akses informasi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun negara di berbagai bidang kehidupan (Statistik, 2023). Apabila data tersebut ditinjau dari segi jenis kelamin, capaian AMH usia 15

tahun ke atas bagi penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 95,29 persen dibanding 97,7 persen. Kesenjangan gender dalam literasi menjadi masalah serius bagi Indonesia, sebab tanpa adanya kemampuan baca tulis akan memperburuk kesenjangan gender yang ada dan menghambat perempuan dalam meningkatkan pengetahuan. Maka dari itu, ungkapan yang diucapkan oleh R.A. Kartini tidak akan ada maknanya apabila kesenjangan masih terus terjadi di masyarakat, perempuan tidak akan mampu menjadi inisiator utama dalam pembawa peradaban dalam masyarakat apabila perempuan mengalami ketimpangan dalam literasi.

Sebagai generasi muda, penting untuk memiliki kepribadian kritis dan juga peduli akan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Generasi muda, khususnya generasi Z memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia. Generasi Z dilabeli sebagai generasi yang tak kenal akan batasan atau boundary-less generation, hal ini dikarenakan Generasi Z memiliki karakteristik

yang beragam, bersifat global, dan mampu memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan (Rakhmah, 2021). Tak hanya itu, Generasi Z hidup pada masa di mana teknologi memiliki kemiripan dengan oksigen, yaitu mereka dapat menggunakan teknologi sesederhana mereka bernapas. Melalui perkembangan zaman dan teknologi, Generasi Z memiliki peran penting dalam mengatasi terjadinya ketimpangan dan kesenjangan gender dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana campaign dan advokasi terkait kesetaraan gender. Sosial media mampu menjaring dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat, sehingga akan mempermudah dalam menyampaikan isu-isu gender yang terjadi pada masyarakat, salah satunya adalah dengan pembentukan Program PERI atau Perpustakaan Inklusif berbasis hybrid.

Perpustakaan pada dasarnya merupakan sebuah tempat yang memuat berbagai literatur, sedangkan inklusif berarti sebuah tindakan persuasif atau mengikutsertakan. Perpustakaan Inklusif merujuk pada perpustakaan yang dirancang untuk mendukung kesetaraan gender dengan menyediakan aksesibilitas terhadap pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Program PERI atau Perpustakaan Inklusif yang dirancang secara hybrid dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi melalui literatur, baik secara online melalui sosial media maupun secara offline yang berkolaborasi dengan perpustakaan daerah di masing-masing wilayah. Melalui Perpustakaan Inklusif, masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dapat mencari sumber informasi dan pengetahuan guna menunjang kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dan dapat berguna sebagai pusat pendidikan. Perpustakaan Inklusif akan menyediakan berbagai koleksi literatur yang membahas terkait isu-isu gender, perspektif gender, maupun literatur yang mampu berfungsi sebagai navigasi bagi perempuan dalam menjalani kehidupan. Tak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi literatur, Perpustakaan Inklusif mewadahi masyarakat dalam pemberdayaan dengan memfasilitasi pelatihan keterampilan maupun pengetahuan dasar guna menunjang kehidupan masyarakat agar mampu berdiri di kaki sendiri. Perpustakaan Inklusif juga mewadahi forum diskusi dengan mendatangkan penulis-penulis perempuan dan membahas terkait isu-isu gender yang relevan terjadi di lingkup masyarakat Indonesia, adanya forum diskusi akan membuka kesempatan bagi peserta yang turut serta dalam mengkritisi isu-isu gender dan membuka berbagai pandangan dan perspektif baru terkait kesetaraan gender.

Perpustakaan Inklusif dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh Generasi Z dengan memanfaatkan teknologi sebagai sebuah wadah untuk menyuarakan isu-isu terkait ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan di Indonesia. Melalui adanya program PERI, besar harapan penulis untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia melalui literasi dan meningkatkan kepedulian generasi muda akan isu-isu yang terjadi dalam masyarakat, khususnya isu gender yang setiap tahunnya selalu terjadi permasalahan dan merugikan pihak perempuan. Mari wujudkan kutipan R.A. Kartini menjadi kenyataan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam dan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, karena melalui pendidikan, perempuan dapat mewarisi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada generasi selanjutnya sebagai fondasi awal dalam membentuk sebuah peradaban yang mampu membantu Indonesia dalam melanjutkan pembangunan ekonomi.

“Untuk sementara didiklah, berilah pelajaran kepada anak-anak perempuan kaum bangsawan: dari sinilah peradaban bangsa harus dimulai. Jadikanlah mereka ibu-ibu yang cakap, cerdas, dan baik. Maka mereka akan menyebarluaskan peradaban di antaranya bangsanya.” – R.A. Kartini.

Editor: Tessa Amelia F.W.